Praktisi Sebut Pemerintahan Jokowi Abai soal Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Kamis, 25 Januari 2024 – 12:12 WIB

Jakarta – Praktisi Good Governance As’ad Nugroho menyoroti jalannya Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Menurut As’ad, saat ini Kepemimpinan dari Presiden Jokowi cenderung mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Baca Juga :

Kata Istana, Pernyataan Presiden Boleh Kampanye untuk Menteri yang Ikut Timses

Hal itu tampak dari tidak berfungsinya DPR-RI sebagai lembaga legislatif, dalam mengimbangi Pemerintah selaku eksekutif.

“Begitu juga di BUMN, governance-nya buruk. Biasanya di BUMN ada assessment tata kelola, tapi entah mengapa, belakangan tidak ada lagi itu,” kata As’ad dalam Podcast Narada Syndicate yang dikutip Kamis, 25 Januari 2024.

Baca Juga :

Bunda Corla Beri Tanggapan Menohok untuk Kartika Putri Soal Ingin Capres Ngaji

Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).

As’ad menilai, berbagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, demokrasi serta penegakan hukum sudah diabaikan pemerintahan Jokowi. 

Baca Juga :

Jokowi Pakai Dasi Hijau Sambut Kunjungan Presiden Tanzania di Bogor

Hal itu, sambung As’ad, disebabkan Presiden Jokowi tidak memiliki perhatian besar pada pentingnya tata kelola sejak periode pertama pemerintahannya.

“Bisa kita lihat dalam 100 hari pertama pemerintahannya, justru terjadi pelemahan KPK, yang menunjukkan lemahnya komitmen Presiden Jokowi pada pemberantasan korupsi. Padahal persoalan korupsi itu adalah akar dari buruknya tata kelola,” paparnya.

As’ad melanjutkan, Jokowi juga gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan pribadinya. Seharusnya, ujar As’ad, Jokowi mencegah terjadinya benturan kepentingan itu.

Sebab jika sikap Jokowi tak mampu mencegah benturan kepentingan, akan menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tak bisa punah. Padahal, menurut As’ad, tujuan dari gerakan reformasi 1998 adalah memberantas KKN. 

Namun, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan komitmen yang lemah dalam pemberantasan KKN bahkan sejak periode pertama pemerintahannya.

“Hal itu disebabkan pak Jokowi tak ikut dalam gerakan reformasi, sehingga dia tidak bisa memahami bahwa musuh utama reformasi adalah KKN. Maka komitmen dia untuk memberantas KKN pun lemah,” ujar As’ad.

Halaman Selanjutnya

As’ad melanjutkan, Jokowi juga gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan pribadinya. Seharusnya, ujar As’ad, Jokowi mencegah terjadinya benturan kepentingan itu.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *