Menteri Arifin Ungkap Kabar Terbaru soal Revisi PP Perpanjangan Kontrak Tambang Freeport

Jumat, 1 Desember 2023 – 16:18 WIB

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP), sebagai bagian dari upaya memberikan perpanjangan kontrak kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Baca Juga :

Pemerintah Gelontorkan Rp 3,7 Triliun Insentif Rumah 2023-2024, Buat Apa?

Sebab meskipun kontrak Freeport baru akan habis pada tahun 2041, namun Freeport dipastikan bakal mendapat perpanjangan kontrak 20 tahun lagi hingga tahun 2061 mendatang.

“Kita lagi proses, ada (revisi) PP. Masih diharmonisasi,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

Baca Juga :

Propaganda Ala Israel: Pemerintahnya Bagikan Situs Web Hamas Palsu

Dia menjelaskan, muatan revisi PP itu didasarkan pada undang-undang, yang menjelaskan bahwa apabila di suatu wilayah pertambangan masih memiliki potensi kandungan, maka hal itu bisa dikerjakan lebih lanjut.

Tambang terbuka Grasberg yang sudah digali PT Freeport Indonesia.

Baca Juga :

Ramai Seruan Boikot Produk Pro Israel, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

Sehingga diharapkan hal tersebut akan mampu memberikan kepastian investasi, seiring tambahan manfaat bagi pemerintah Indonesia sendiri dalam prosesnya.

“Muatan revisinya kan kalau memang daerah pertambangan itu, ada Undang-undang di dalam Pasal 196 ya, itu kalau yang memang masih ada potensinya kenapa enggak dikerjakan lebih lanjut, supaya ada kepastian. Tapi di lain sisi juga memberikan tambahan manfaat buat Pemerintah Indonesia,” ujar Arifi.

Dia menambahkan, revisi aturan ini juga memungkinkan untuk diterapkan bagi perusahaan lain, apabila hal tersebut dapat memberikan dampak positif kepada negara.

Progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga sudah lampaui 80 persen.

Progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga sudah lampaui 80 persen.

“Ya ini kan case-nya untuk Freeport, nanti kita bisa refer ke yang lain kalau memang itu bisa memberi manfaat tambahan untuk negara,” kata Arifin.

Baca Juga  Industri Makanan dan Kesehatan Berisiko Cemari Lingkungan, BPOM Lakukan Ini

“Karena kan nanti ada tambahan bikin smelter lagi, kemudian porsi pemerintah jadi lebih besar, dan ada kewajiban hilirisasi,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Dia menambahkan, revisi aturan ini juga memungkinkan untuk diterapkan bagi perusahaan lain, apabila hal tersebut dapat memberikan dampak positif kepada negara.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *