Isu Biaya Peserta BPJS Dihapus dari Anggaran Pemerintah, Kemenkes: Informasi Menyesatkan

Jumat, 11 Agustus 2023 – 09:54 WIB

JAKARTA – Isu terkait dihapusnya pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ramai dibicarakan netizen di media sosial. Bukan tanpa alasan, penyebabnya diduga muncul karena besaran anggaran wajib atau mandatory spending sudah dicabut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Baca Juga :

Ratusan Warga Karawang Kecanduan Tramadol, Kemenkes: Ini Obat Keras

Kabar yang beredar terkait dua hal ini, di mana pembiayaan BPJS Kesehatan untuk kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan dihapus imbas dari dicabutnya mandatory spending dalam UU Kesehatan terbaru. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa pencabutan Mandatory Spending tidak ada kaitannya dengan skema pembiayaan BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta JKN. Scroll untuk informasi selengkapnya.

“Terkait upaya pendanaan kesehatan perseorangan dalam program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS tidak terkait dengan mandatory spending dalam UU Kesehatan tidak ada perubahan pengaturan terkait BPJS Kesehatan. Sehingga informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan,” ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat 11 Agustus 2023. 

Baca Juga :

Sri Mulyani Ungkap Realisasi Belanja yang Langsung Diterima Rakyat Rp 562,6 triliun

Mandatory spending dimaksudkan untuk APBN dan APBD yang harus disediakan oleh pemerintah untuk anggaran kesehatan. Dengan dihapuskannya mandatory spending bukan berarti anggaran itu tidak ada, namun anggaran tersusun dengan rapi berdasarkan perencanaan yang jelas yang tertuang dalam rencana induk kesehatan.

Baca Juga :

Terpopuler: Kenali 7 Tanda Awal Diabetes, Pulau Prostitusi yang Dijuluki Surga Wisata Seks

Anggaran akan lebih efektif dan efisien karena berbasis kinerja berdasarkan input, output, dan outcome yang akan kita capai, karena tujuannya jelas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya. Jadi semua tepat sasaran, tidak buang-buang anggaran.

Baca Juga  Desta, Ariel, dan Gading Marten Buka-bukaan Soal Kehidupan Duda, Ternyata Ini yang Mereka Pikirkan

“Kalau mandatory spending itu terkait dengan belanja yang wajib untuk membiayai program-program kesehatan seperti pencapaian target stunting, menurunkan AKI, AKB, mengeliminasi kusta, eliminasi TBC, dan juga penyiapan sarana prasarana,” tambah Syahril.

Halaman Selanjutnya

Berbeda dengan skema pembiayaan dalam BPJS Kesehatan yang menggunakan sistem asuransi sosial di mana uang yang dikelola merupakan iuran dari para peserta BPJS Kesehatan.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *