TEMPO.CO, Jakarta – Kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan soft launching sekaligus beroperasi untuk publik pada 18 Agustus 2023. Namun tidak semua stasiun akan beroperasi. Uji coba operasional kereta cepat hanya akan dilakukan terbatas di rute Stasiun Halim di Jakarta Timur dan Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat.
Juru bicara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Emir Monti mengatakan di masa pengenalan awal kereta cepat itu, masyarakat juga akan merasakan pengalaman menggunakan transportasi terintergrasi. “Untuk memberikan experience yang terintegrasi di mana masyarakat bisa mencoba LRT Jabodebek, kereta cepat, dan Kereta Api Feeder KCJB,” ujar dia pada Selasa, 27 Juni 2023.
Lebih lanjut, Emir menuturkan masa pengenalan operasional KCJB di dua stasiun tersebut direncanakan berlangsung sampai September 2023. Sementara itu, untuk pengoperasian kereta cepat di seluruh stasiun masih dalam pembahasan. Lantas, mengapa kereta cepat hanya beroperasi di dua stasiun saja? Berikut rangkuman informasi mengenai deretan masalah kereta cepat Jakarta-Bandung.
1. Konstruksi Belum Selesai
Beberapa bulan menjelang peluncurannya, mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menghadapi kendala. Salah satunya adalah keinginan dari peserta konsorsium Cina untuk mendapatkan sertifikat kelayakan operasional penuh untuk jalur kereta meskipun stasiun yang diperlukan belum lengkap.
Untuk menghindari potensi masalah yang tidak diinginkan, pemerintah diminta untuk menyelesaikan proses konstruksi terlebih dahulu. Pasalnya apabila pengujian dilakukan bersamaan dengan penyelesaian konstruksi, dikhawatirkan proses pengujian menjadi tidak runut dan teliti.
2. Negosiasi Penambahan Pinjaman Dana dengan China
Selain masalah konstruksi yang belum selesai, pemerintah Indonesia tengah dalam tahap negosiasi terkait penambahan pinjaman dengan Cina. Pinjaman dana ini diperlukan untuk menutupi kelebihan biaya proyek sebesar US$ 1,2 miliar. Padahal, pada awalnya proyek ini dimulai setelah mengajukan proposal dana yang lebih sedikit. Namun, kendala seperti pandemi Covid-19 dan sengketa kepemilikan lahan telah mengganggu kelancaran pembangunan.
3. Negosiasi Bunga Pinjaman dengan CBD
Pemerintah juga sedang bernegosiasi untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah, yaitu sekitar 2,8 persen untuk pinjaman dalam bentuk yuan. Nilai ini lebih rendah dari tawaran China Development Bank (CDB) yang sebesar 3,46 persen dengan mata uang pembayaran dalam renminbi. Menurut Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, pemerintah menginginkan bunga pinjaman di bawah tiga persen bila pembayaran menggunakan mata uang renminbi.
Selanjutnya: Permasalahan pembebasan lahan dan sengketa kepemilikan tanah
Quoted From Many Source
